Tentara Australia Ditarik Dari Irak, Amerika Merasa Terkucilkan

Tanggal 1 Juni 2008 lalu 500 tentara diperintahkan PM Australia Kevin Rudd untuk ditarik dari Irak dari pangkalannya di Tallil, propinsi Nasiriyah, yang berada di tenggara Baghdad. Penarikan ini dilakukan secara bertahap. Tentara Australia di tempatkan di Nasiriyah untuk menjaga pangkalan minyak Irak.

Pada masa PM John Howard yang berasal dari partai konservatif ini, dan sangat dekat dengan Bush, ikut mendukung pasukan Amerika dalam menginvansi Irak tanpa melihat aspirasi dan opini masyarakat Australia pada umumnya, yang menyebabkan reaksi keras dari publik. Setelah Kevin Rudd berkuasa, yang berasal dari partai buruh arah kebijakan luar negeri Negeri Kangguru ini mulai berubah. Pada masa kampanye Rudd berjanji untuk menarik pasukan negaranya dari Irak.

Dalam keterangannya pressnya PM Kevin Rudd menyatakan alasan utama digelarnya perang Irak ternyata berdasarkan informasi palsu yang dibuat-buat, sebab informasi tentang adanya senjata pemusnah massal di Irak, sekedar berita bohong garapan Washington. Pernyataan ini membuat gundah Gedung Putih. Melalui juru bicaranya, Dana Perino. Dalam keterangannya ia berdalih bahwa seluruh dunia sepakat Saddam merupakan orang yang berbahaya. Dia juga menyatakan bahwa dunia telah sepakat berdasarkan informasi yang didapat untuk menyetujui AS melancarkan perang, tetapi dia tidak menjelaskan dunia yang mana karena pada kenyataanya keinginan menyerang Irak adalah hanya keinginan Bush saja.

Rudd menegaskan lagi bahwa kebohongan alasan mantan PM John Howard tentang Perang Irak bakal terungkap jelas di hadapan rakyat Australia. Rudd juga menyatakan bahwa semoga rakyat Amerika mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan tak lagi mengulang kesalahan yang sama. Jelas sikap Australia ini sangat mengucilkan Amerika di mata dunia. Apalagi sebelumnya pasukan Inggris telah lebih dahulu ditarik.

Perang Dingin Mulai Berkobar Kembali

Perang dingin yang telah lama usai paska bubarnya Unit Soviet sebagai blok timur yang menjadi rival berat Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tanda-tanda percikan permusuhan mulai terasah setelah Kosovo memerdekakan diri dari Serbia. Serbia yang didukung Rusia dan negara-negera yang masih setia dengan Blok Eropa Timur bekas bagian dari Uni Soviet, sedangkan kemerdekaan Kosovo didukung oleh negara-negera anggota NATO dan Amerika Serikat.Selain faktor kemerdekaan Kosovo, usaha-usaha Amerika Serikat untuk membangun instalasi missil di Eropa juga menjadi isu yang sangat mengganggu dua negara yang memiliki teknologi canggih dalam bidang militer tersebut. Baru-baru ini mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev merasa kecewa dan kesal kepada Amerika Serikat yang menurutnya memulai perang dingin kembali. Hal ini disampaikannya pada saat Amerika Serikat sedang

membangun instalasi Missil di Tengah dan Timur Eropa tersebut. “Amerika Serikat tidak dapat ditoleransi atas usahanya untuk yang berlaku sepihak” Katanya dalam wawancara dengan Daily Telegraph. Dia juga berkata, “Aksi Amerika Serikat ini akan memicu kembali perlombaan senjata yang berakibat sangat berbahaya. Mereka kelihatanya tidak dapat dipercaya.”

Washington mengklaim bahwa senjata anti-missile system yang dibangunya untuk negara Poland dan Republik Cesnya hanya untuk mengkonter serangan dari sesuatu yang dikatakan sebagai ‘rogue states‘ seperti Iran, Serbia atau negara Eropa Timur yang masih pro Rusia dianggap mengancam, tetapi Gorbachev berkata bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dipercaya, karena pada kenyataanya selama paska perang dingin sudah tidak ada lagi negara-negara Eropa yang membangun basis senjata missil.

Hal lain yang dianggap mengancam menurut Mikhail Gorbachev adalah mengungatnya pengaruh NATO sampai ke negara-negara Eropa Timur Pecahan Uni Soviet. Rusia yang baru menyelenggarakan pemilu dengan hasil Dmitry Medvedev sebagai presiden sudah mulai merasakan kemunduran pengaruhnya terhadap negara-negara pecahan Uni Soviet.